Jumat, 17 Mei 2013

PERAN INSPEKTORAT DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH



Masih ingat dalam benak kita mengenai penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemda tanggal 17 Januari 2008 merupakan suatu bentuk pertangungjawaban Menteri Dalam Negeri menata sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 ini merupakan penjabaran pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tersebut dinyatakan bahwa tugas reviu didelegasikan kepada Inspektorat/Bawasda/ Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Adapun yang menjadi objek pemeriksaan adalah entitas pelaporan tersebut dimana reviu terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi fokus reviu.
Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan (Standar Akuntansi Keuangan) yang terdiri atas:
1.      Laporan Realisasi Keuangan
2.      Neraca
3.      Laporan Arus Kas
4.      Catatan atas Laporan Keuangan
Adapun tujuan reviu ini adalah untuk meyakini keandalan SPI dan Kesesuaian dengan SAP atas asersi-asersi yang terdapat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD). Dalam pelaksanaannya, reviu dikoordinasikan dengan Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri/ Inspektorat Provinsi.

Sistem Pengendalian Intern
Pada tahun yang sama, di tahun 2008 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tanggal 28 Agustus 2008. Dalam lingkup sistem pengendalian intern pemerintah tersebut terdapat beberapa bentuk pengawasan itern yaitu audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, dimana tingkat keyakinan atas bentuk–bentuk pengawasan tersebut berbeda.
Sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23 E ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal pemeriksaan/audit laporan keuangan Pemerintah dan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan satu-satunya Badan yang diamanatkan Negara Untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Ini merupakan benang merah dari audit laporan keuangan. Pembagian tugas dari lembaga-lembaga pengawasan yang ada seperti BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota jelas untuk membangun sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif agar tercipta keselarasan fungsi sebagaimana lembaga-lembaga pengawasan intern dibentuk, tidak bangga atas ketidakbenaran dalam Pelaporan LKPD.
Hasil audit BPK-RI dari tahun 2005 s.d. 2007 menunjukkan bahwa belum ada perbaikan dari pengelolaan keuangan negara/ daerah dalam proses pelaksanaannya sehingga tercipata laporan. Dari hasil pemeriksaan (siaran pers BPK-RI tanggal 15 Januari 2009) diketahui terdapat 4 daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Tangerang, Kota Banjar dan Kabupaten Aceh Tengah. Beberapa kelemahan Pemerintah daerah dalam menyusun Laporan Keuangan yaitu:
1.      Visi dan Misi Daerah
Fungsi sistem pengendalian intern yang baik menghasilkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan visi dan misi daerah, kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu elemen yang mendukung visi tersebut. Dengan misi yang terukur dalam pencapaian visi kedepan didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dimulai dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.      Sumber Daya Manusia
Pola rekrutmen dalam pemenuhan kebutuhan personil di lingkungan pemerintah daerah sangat tidak mendukung dalam mengisi kekurangan tenaga-tenaga yang terampil. Pemerintah daerah sering terjebak dalam situasi pemenuhan formasi yang bersifat klerikal dan pemisahan fungsi kerja. Personil yang bersifat ahli dan kompeten dalam teknis dan kekuatan manajerial kurang diperkuat. Tenaga akuntan dan sistem informasi mutlak diperlukan.
3.      Pembangunan Sistem terkomputerisasi
Proses pelaporan dengan jumah beban kerja yang begitu besar sudah tentu memerlukan suatu alat bantu yang didesain dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Sistem pencatatan, pengklasifikasian, pemindahbukuan, penghapusan dan pelaporan yang terintegrasi secara komputerisasi perlu dikembangkan.
4.      Komunikasi antar lembaga pemerintah
Interaksi yang saling memenuhi mengikuti peraturan perundang-undangan antar lembaga pemerintah menjadi sangat penting. Peran lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengawas harus membina pemerintah daerah bagaimana membuat suatu laporan yang terselusuri dan efektif. Perbaikan sistem yang “tailormade” tercipta dengan intensifnya interaksi denga lembaga independen maupaun pengawas intern pemerintah sebagai lembaga eksekutif, menuju perbaikan sistem pengendalian intern. Artinya kegagalan pemerintah daerah dalam membangun sistem merupakan kegagalan lembaga-lembaga pengawas tentunya.
5.      Action Plan
Komitmen dalam membangun pengelolaan keuangan daerah diprioritaskan dalam menuju Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pembentukan lingkungan kerja yang kondusif dari segi dalam, untuk itu perlu dipertimbangakan dengan menjalin kerja sama dengan lembaga donor dan pihak ketiga selain lembaga pengawas intern pemerintah seperti BPKP. Target pencapaian ditentukan dengan menetapkan target jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Perlunya penetapan target ini agar ada keseriusan dalam membangun suatu sistem yang terintegrasi. Dari visi, misi, sumber daya manusia, sistem komputerisasi, dan interaksi antar lembaga pengawas intern agar tercipta suatu sistem yang mengakomodasi bentuk peraturan dengan kebutuhan akan keterukuran dalam sistem itu sendiri.
Untuk meminimalisasi penyimpangan dalam pelaporan laporan keuangan dalam evaluasinya dilakukan penilaian apakah pegendalian intern atas kegiatan transaksi akuntansi telah terlaksana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yang mengadopsi PSA 69 – SA seksi 319 (konsep COSO) dimana terdapat lima ketegori pengendalian intern yaitu:
1.      Lingkungan Pengendalian (Control Environtment)
Dalam Lingkungan pengendalian faktor utama dari pengendaliannya adalah faktor manusia dimana diperlukan komitmen dari Kepala Daerah dengan jajarannya. Faktor etika dan ketaatan terhadap prosedur dalam pengeluaran dan penerimaan aset (kas) misalnya sering terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan yang sering ditemukan dalam pengelolaannya adalah keterlambatan pertanggungjawaban uang muka sampai kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2.      Penilaian Resiko (Risk Assessment)
Secara umum pemeriksaan laporan keuangan yang sangat mempunyai resiko dalam pengelolaannya adalah kas di kas daerah. Namun dalam prosesnya dapat dilihat dari sisi belanja (pengeluaran) dan pendapatan (penerimaan). Pengeluaran belanja sangat rentan di salahgunakan. Pos-pos pengeluaran yang sering digunakan seperti bantuan keuangan, biaya makan minum, biaya perjalanan dinas sampai dengan mark-up pengadaan barang dan jasa. Dari sisi penerimaan sering digunakan karena sistem yang tidak berjalan dari proses penetapan wajib pajak, penagihan sampai dengan praktek pungli oleh aparat di lokasi.
3.      Kegiatan Pengendalian (Control Activities)
Pembuatan sistem dan prosedur yang dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya (resiko) pengendalian. Sistem yang terkomputerisasi jauh lebih baik daripada sistem yang serba manual. Proses pembuatan dokumen transaksi dari setiap persetujuan atasan langsung, verifikasi oleh bagian atau sub-bagian, rekonsiliasi setiap penutupan kas bulanan dan tahunan oleh atasan langsung atau inspektorat dan pemisahan/ pembatasan tugas atas akses prosedur penerimaan dan pengeluaran aset.
4.      Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
Seperti pepatah “garbage in, garbage out”, benar adanya bila Laporan Keuangan tidak direviu oleh bawasda/ inspektorat/ inspektorat jendaral. Simpul-simpul rekonsiliasi Laporan Keuangan dapat terdeteksi dengan adanya kewajiaban SKPD untuk membuat Laporan Keuangannya sendiri. Tiap anggaran yang digunakan mempunyai konsekwensi jurnal yang dapat ditelusuri dari pos anggaran pendapatan dan belanja. Selain dari itu informasi eksternal yang berpengaruh terhadap aset dan hutang tentunya menjadi perhatian reviu, apakah sudah tercatat dan dibukukan dengan nilai yang wajar. Informasi yang mempengaruhi sangat material terhadap Laporan Keuangan apakah telah terakomodir dalam jurnal ataupun sebagai catatan atas laporan keuangan. Semuanya itu tentunya perlu suatu job discription, panduan manual akuntansi yang tepat, kebijakan akuntansi dan sistem/prosedur serta pembangunan kapasitas sumber daya manusia.
5.      Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)
Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern dapat dilakukan secara paralel seiring dengan proses pelaksanaan APBD. Bagaimana penyerapan anggaran, proses penerimaan pendapatan dan pencairan dana sampai dengan mencatatnya ke dalam Laporan Keuangan. Namun pemantauan dapat juga dilakukan setelah terbentuknya Laporan Keuangan. Hal ini tidak mendeteksi secara cepat tetapi lebih melihat apakah efektif Pengendalian Intern suatu entitas. Karena pemantauan sistem pengendalian dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak paralel dapat mengakibatkan hal-hal seperti kolusi pengguna anggaran dengan jajarannya dan manipulasi data realisasi anggaran dan pendapatan tidak terdeteksi.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Menurut definisi SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtissaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan reviu yang dilakukan akan lebih baik bila dilakukan secara paralel. Penyusunan laporan keuangan akan lebih efektif dan jika terdapat dalamnya suatu guide line dalam penyusunan laporan keuangan.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, telah dipisahkan (desentralisasi) pelaporan keuangan. Penyusunan yang dulunya terpusat di Sub Bagian Keuangan di Sekretariat daerah telah didesentralisasi sesuai tanggung jawab penggunaan anggaran di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Setaip SKPD wajib membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah belum melihat kebutuhan yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Kebijakan Akuntansi. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemrintahan dalam penyususnan Laporan Keuangan wajib membuat suatu kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat sebagai contoh aset. Sesuai defininya aset merupakan harta yang dapat segera digunakan pemerintah dalam upaya penyelengaraan pemerintahan. Tetapi dari penelusuran selama ini terdapat kelemahan dalam menbukukannya yaitu:
1.      Aset Lancar (Kas)
Dalam prakteknya, standar akuntansi pemerintahan telah disusun dengan memperhatikan mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas. Namun dalam proses pelaksanaannya terjadi distorsi-distorsi yang membuat dalam pencatatan dan penyajiannya pada Laporan Keuangan mengalami kendala. Kendala yang sering terjadi adalah pengakuan kas bon yang berlarut-larut belum dipertanggungjawabkan. Hasil audit yang telah dilakukan reviu dalam penyajian di laporan keuangan memposisikan kas bon sebagai kas. Selain dari itu adakalanya diposisikan sebagai piutang lain-lain. Latar belakang dari posisi kas bon tersebut tentunya mempunyai pertimbangan yang sangat hati-hati dari pengakuannya. Kas bon diposisikan sebagai kas sangat dipertimbangkan dengan itikad baik dari pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setelah Tahun Anggaran berakhir. Sedangkan kas bon yang berlarut-larut (belum) dipertanggungjawabkan lebih dari satu (1) tahun anggran diposisikan ke dalam piutang lain-lain merupakan pertimbangan yang sangat hati-ahti oleh Pemerintah Daerah untuk mengakuinya agar posisi kas tidak menjadi bias dalamperhitungan anggaran di tahun berikutnya, karena kas bonbukan kas yang senyatanya ada di kas di kas daerah.
Dari semua penyajian tersebut tentunya menjadi perhatian setiap Pemda bahwa praktek-praktek pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan seperti kas bon tentunya merupakan ganjalan kewajaran Laporan Keuangan.
2.      Aset Tetap
a.       Pengklasifikasian aset tetap yang salah;
Aset Tetap dibagi menjadi lima (5) yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan/Irigasi/ Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan. Dalam prakteknya acap kali dijumpai konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap yang telah jadi dan siap digunakan, sehingga belanja barang maupun modal yang sampai dengan berakhirnya anggaran belum selesai dikategorikan sebagai aset tetap yang telah jadi dan siap digunakan. Hal ini sering terjadi pada belanja Modal yang sampai dengan Tahun Angaran berakhir belum 100% selesai, sehingga sisa anggaran diluncurkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke tahun berikutnya.
b.      Pembuatan daftar aset tetap tidak terkendali;
Karena banyaknya belanja modal, belanja barang dan jasa di lingkungan Pemda (SKPD), bagaimana membuat daftar aset tetap yang dilaporkan dalam Laporan keuangan menjadi bias antara Aset Tetap dengan daftar yang sering disebut Inventaris. Untuk membedakannya perlu dibuat daftar aset yang menurut aturan Pemda bahwa ada daftar aset tetap dari sisi umur ekonomis lebih dari satu tahun anggaran dan daftar inventaris yang merupakan pengadaan barang berdasarkan kebijakan Pemda sebagai aset yang secara nilai tidak signifikan dalam pengadaannya dan habis disusutkan dalam satu (1) tahun anggaran (intakomtableekstrakomtable). Dalam hal ini kebijakan penyusutan asset tetap harus tetap diakui agar dalam penagkuannya tidak overstated dan penyusutan akan memudahkan penilaian aset tetap yang sewajarnya sehingga penilaian oleh appraisal tidak berulang.
c.              Pengakuan dan penghapusan aset tetap yang tidak teratur.
Aset tetap dapat diakuai selain dari umur ekonomisnya lebih dari satu tahun tetapi juga secara fisik telah selesai 100% dan siap digunakan. Terhadap pengahapusan asset yang telah ada seumur Pemda selama ini perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh lembaga appraisal. Untuk aset tetap Pemda yang telah usang dan rusak, hilang dilakukan penghapusan sesuai dengan aturan penghapusan aset negara. Namun sering terjadi Pemda cepat membuat Surat Keputusan penghapusan aset yang konsumtif seperti kendaraan dari pada mengurus aset-aset yang telah rusak (tidak dapat digunakan) untuk dihapuskan dari daftar aset Pemda itu sendiri. Kapitalisasi aset tetap juga yang menjadi hal yang jarang sekali mendapat perhatian. Aset tetap hanya diakui sebesar belanja modal yang dikeluarkan dari kas daerah sedangkan biaya-biaya yang dapat diatribusikan sebagai biaya untuk mendapatakan aset tetap itu siap digunakan belum dikapitalisasi.
Terhadap masalah kas dan aset tetap dapat dilakukan suatu upaya yaitu penerapan pengelolaan kas yang hati-hati dan ketat dalam prosedur pencairannya, pembuatan sistem pengeloalan aset tetap yang terkendali, penetapan kebijakan akuntansi yang tepat seperti penyusutan dan kapitalisasi aset tetap.
Semoga dengan dilakukannya reviu atas laporan keuangan oleh inspektorat, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya dan tercipta pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Referensi:
·         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemda
·         Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
·         Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
·         Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI.
·         Standar Profesional Akuntan Publik, 1 Januari 2001
·         Siaran Pers BPK-RI tanggal 15 Januari 2009, Penghargaan oleh BPK-RI Kepada Institusi Pemerintah/ Lembaga: “Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tidak Bisa Ditawar Lagi”
·         Murwanto, Rahmadi, Budiarso Adi, dan Ramadhan Hasri Fajar. (Tanpa tahun). Audit Sektor Publik (suatu pengantar bagi pembangunan akuntabilitas instansi pemerintah). Lembaga pengkajian keuangan publik dan akuntansi pemerintah: badan pendidikan dan pelatihan keuangan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar